logo

SELAMAT DATANG

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat datang di website resmi Pengadilan Agama Mojokerto.
Website ini dibuat sebagai sarana untuk memberikan beragam informasi khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Mojokerto untuk mewujudkan Zona Integritas dari WBK menuju WBBM
SELAMAT DATANG

Selamat Atas Pelantikan Bupati & Wakil Bupati Mojokerto

Selamat atas dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, semoga selalu amanah dalam mengemban tugas dan jabatan.
Selamat Atas Pelantikan Bupati & Wakil Bupati Mojokerto

Selamat Hari Lahir Pancasila

Selamat Hari Lahir Pancasila

Anda Memasuki Zona Integritas

Ayo dukung Pengadilan Agama Mojokerto mewujudkan Zona Integritas dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Anda Memasuki Zona Integritas

PA MOJOKERTO MENUJU WBBM

Video Profile Pengadilan Agama Mojokerto dalam mewujudkan Zona Integritas dari WBK menuju WBBM
PA MOJOKERTO MENUJU WBBM

KELAYAKAN PA MOJOKERTO MENDAPATKAN WBBM

PA Mojokerto mewujudkan Zona Integritas dari WBK menuju WBBM
KELAYAKAN PA MOJOKERTO MENDAPATKAN WBBM

Aplikasi ASTIRA

ASTIRA adalah aplikasi Android yang akan memudahkan anda dalam mencari informasi mengenai berperkara di Pengadilan Agama Mojokerto, mulai dari syarat-syarat berperkara, biaya berperkara, status penetapan perkara, jadwal persidangan dsb, dalam rangka mewujudkan Zona Integritas dari WBK menuju WBBM
Aplikasi ASTIRA

e - Court (THE ELECTRONICS JUSTICE SYSTEM)

Layanan Persidangan Elektronik
e - Court (THE ELECTRONICS JUSTICE SYSTEM)

Aplikasi SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Aplikasi SIWAS

JADWAL SIDANG

jadwal sidangJadwal Sidang Pengadilan Agama Mojokerto memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.

GUGATAN MANDIRI

MANDIRIAlikasi gugatan madiri ini bisa digunakan oleh para pihak dalam pembuatan gugatan secara mandiri.

 LAYANAN VIA WA

waMempermudah pelayanan Via WA, anda tidak perlu datang ke Pengadilan untuk bertanya tentang seputar perkara (WA Only) tidak bisa melayani panggilan wa.

SIGAP

sigap 2Sistem yang terintegrasi dengan Dispenduk Kabupaten Mojokerto untuk perubahan status kependudukan.

SIMADU

simadu 2Sistem Informasi Terpadu, untuk para pihak, KUA, Kemenag dan Dispenduk memperoleh informasi terkait dengan perkara, cek keabsahan Akta Cerai dan Laporan KUA.

HITUNG PANJAR

biaya perkTaksiran Panjar Biaya Perkara, di Pengadilan Agama Mojokerto yang dapat dilihat Secara Online.

Nilai IKM
    IPP IPK IKM270

 

Nilai IPP
    ipp21270

Nilai IPK
    ipk3270

AntiSuap

Oleh : H. Sofyan Zefri, S.H.I, M.S.I

Istilah kebijaksanaan (policy) seringkali dianggap sama dengan politik (politics) oleh orang kebanyakan, padahal istilah kebijaksanaan ini lebih luas karena dapat dan memang seharusnya bisa dipergunakan di luar konteks politik. Kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah atau perilaku negara pada umumnya.[1] Untuk menentukan kebijakan-kebijakan, menyangkut pengaturan dan pendistribusian atau alokasi dari sumber-sumber daya yang dimiliki dalam negara diperlukan adanya kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang akan dipakai untuk menentukan kebijakan tersebut.[2]

Implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, yang menjelaskan makna implementasi ini dengan pernyataan : [3]

”memahami apa senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”

Proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program yang menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan kekuatan-kekutan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak; baik yang diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (negative effects).[4]

Selanjutnya, dalam implementasi pengembangan bank syariah, bank Indonesia, pemerintah telah menentukan sasaran pengembangan perbankan syariah melalui 4 (empat) tahap pencapaian pengembangan syariah secara nasional. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut :[5]

  1. Tahap pertama (2002 - 2004), yaitu tahap peletakan landasan pengembangan yang kuat bagi pertumbuhan industri perbankan syariah. fokus aktivitas dalam tahap ini adalah menyusun ketentuan kelembagaan ban syariah dan menyiapkan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk pertumbuhan bank syariah.
  2. Tahap kedua (2005-2009), yaitu tahap penguatan industri, peningkatan daya saing, efisiensi operasi, spesifikasi produk, serta kompetensi, dan profesionalisme SDI perbankan syariah.
  3. Tahap ketiga (2010-2012) adalah tahap untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan operasional perbankan syariah sesuai dengan standar keuangan dan kualitas pelayanan international.
  4. Tahap keempat (2013-2015), yaitu tahap di mana industri perbankan telah mencapai satu pangsa yang signifikan untuk memberikan kontribusi dalam sistem perekonomian nasional. Pada saat itu diharakan telah terbentuk integrasi dengan sektor-sektor lainnya, khususnya dengan lembaga keuangan syariah bukan bank dan institusi pendudukungnya.

Selain bentuk kebijakan ekonomi dalam pengembangan perbankan syariah diatas, terdapat 4 (empat) paradigma kebijakan dalam perbankan yang perlu menjadi perhatian, yaitu :[6]

  1. Market driven, dimana Bank Indonesia bersama dengan stakeholder yang lain melakukan public education kepada masyarakat untuk mendukung proses positioning. Hal ini terjadi karena industri perbankan syariah tumbuh sebagai realisasi dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan keuangan dan perbankan yang sesuai prinsip syariah
  2. Fair treatmend, yang artinya pengembangan kerangka ketentuan maupun upaya bagi penyempurnaan infrastruktur industri dilakukan berdasarkan konsep perlakuan yang sama, yang mengakomodasi ciri-ciri operasional khusus perbankan syariah, serta menyusun program pengembangan yang disesuaikan dengan tahapan pertumbuhan industri.
  3. Gradual and sutainnable approach, yaitu program pengembangan perbankan dapat dipandang sebagai suatu upaya transformasi suatu industri yang dilakukan menurut fokus dam prioritas dalam suatu tahapan yang terstruktur dan berkesinambungan.
  4. Comply to syariah principle, yang artinya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang merupakan suatu argumen utama keberadaan industri perbankan syariah. adapun implementasi kepatuhan terhdapa prinsip syariah merupakan upaya untuk menginkorporasi nilai-nilai syariah, bai dalam skema transaksi keuangan sampai pada implementasinya dalam mengelolausha yang tercermin dalam corporate govermance industri perbankan syariah yang baik.

Adapun sasaran strategis dalam kebijakan perkembangan perbankan syariah diterapkan dengan berpedoman pada strategi pengebangan perbankan syariah, adalah untuk pencapaian sebagai berikut :[7]

  1. Kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. hal ini dilakukan dengan menerbitkan peraturan yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam penerapan akad keuangan syariah secara baik, yanti dengan dikeluarkannya peraturan tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
  2. Implementasi aturan prudential. Bank indonesia berkomitmen terhadap pengembangan good corporate govermance (GCG) dan pemutakhiran sistem pengawasan dan pemeriksaan Bank Syariah.
  3. Efisiensi operasional dan daya saing. Dalam hal ini Bank Syariah telah mengeluarkan ketentuan mengenai perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank konvensional.
  4. Stabilitas sistemik dan terciptanya maslahat perekonomian untuk meningkatkan kontribusi industri perbankan syariah, Bank Indonesia telah menyelesaikan kajian lebijakan entry dan exit pada industri perbankan syariah. melalui kebijakan yang direkomendasikan diharapkan industri perbankan syariah akan didukung oleh pelaku yang memiliki keahlian dan dedikasi yang tinggi dalam mengembangkan industri perbankan.
  5. Pengembangan SDI (Sumber Daya Insani). Pengambangan SDI di bidang perbankan syariah terus dilakukan, baik disisi pengelola bank syariah maupun pengawas bank syariah, maupun masyarakat, yaitu melalui program edukasi yang sistemik, terfokus, dan berkesinambungan.
  6. Inisiatif strategis untuk mengoptimalisasi fungsi sosial bank syariah. Hal ini dilakukan melalui peran perbankan syariah dalam memfasilitasi hubungan valuntary sector (dana sosila) dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Terkait dengan inisiatif ini, Bank Indonesia telah membentuk kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan seluruh perbankan syariah dalam mengembangkan program Perbankan Syariah Peduli Umat (PSPU). Adapun PSPU tersebut merupakan kegiatan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wkaf yang merupakan kerja sama antara perbankan sayriah (Bank Umum Syariah dan BPRS), Bank Indonesia dan Badan Amil Zakat. Tujuannya adalah dalam rangka membuat program pendayagunaan ZIS (Zakat Infaq dan Sedekah) yang efektif, mensosialisasikannya, dan menggalang dana tersebut dari masyarkat serta menumbuhkan citra positif dalam masyarakat mengenai perbankan syariah sebagai lembaga yang peduli terhadap program kemiskinan dan permasalahan du’afa.

[1] Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Akasara, 1997, edisi ke-2, hlm. 3.

[2] Miriam Budihardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta , Gramedia Pustaka Utama, 1991, cet. ke.13, hlm. 8

[3] Solichin Abdul Wahab, Analisis ... ., hlm. 65.

[4] Ibid.

[5] Ibid, hlm. 59

[6] Amir Machmuud dan H. Rukmana, Bank Syariah ; Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2010) hlm. 59-60

[7] Ibid, hlm 60-62

Aplikasi & Penghargaan

  • Piagam Penghargaan
  • Aplikasi-Aplikasi Pendukung

Piagam Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Kemenpan Tahun 2019 Peringkat I IKPA TA 2021 TW 1 PTA Surabaya Se-Jawa Timur Peringkat II SAKIP Tahun 2021 PTA Surabaya Se-Jawa Timur Anggaran 2M Terbaik 2019 TW 3 Kemenkeu KPPN Mojokerto Anggaran 10M Terbaik 3 2019 TW 3 Kemenkeu DJPb Jatim SIPP Terbaik Harapan 2019 PTA Surabaya Se-Jawa Timur SIKEP Terbaik Harapan 2019 PTA Surabaya Se-Jawa Timur PTSP Terbaik III Tahun 2019 PTA Surabaya Se-Jawa Timur Kebersihan Terbaik III TA 2019 PTA Surabaya Se-Jawa Timur Web Terbaik Harapan TA 2019 PTA Surabaya Se-Jawa Timur Peringkat 1 Kinerja Anggaran DIPA 01 2020 PTA Surabaya Peringkat 3 Kinerja Anggaran DIPA 04 2020 PTA Surabaya Peringkat 1 Penyelesaian Perkara 2020 PTA Surabaya Peringkat 3 Kinerja Satker Tahun 2020 Dirjen Badilag Peringkat 1 IKPA DIPA 01 Tahun 2020 PTA Surabaya Peringkat 2 IKPA DIPA 04 Tahun 2020 PTA Surabaya Peringkat 3 Penyelesaian Perkara 2020 PTA Surabaya Piagam Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dirjen Badilag 2020 Anggaran 2M Terbaik 2019 TW 4 Kemenkeu KPPN Mojokerto

Piagam Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Kemenpan Tahun 2019

Peringkat I IKPA TA 2021 TW 1 PTA Surabaya Se-Jawa Timur

Peringkat II SAKIP Tahun 2021 PTA Surabaya Se-Jawa Timur

Anggaran 2M Terbaik 2019 TW 3 Kemenkeu KPPN Mojokerto

Anggaran 10M Terbaik 3 2019 TW 3 Kemenkeu DJPb Jatim

SIPP Terbaik Harapan 2019 PTA Surabaya Se-Jawa Timur

SIKEP Terbaik Harapan 2019 PTA Surabaya Se-Jawa Timur

PTSP Terbaik III Tahun 2019 PTA Surabaya Se-Jawa Timur

Kebersihan Terbaik III TA 2019 PTA Surabaya Se-Jawa Timur

Web Terbaik Harapan TA 2019 PTA Surabaya Se-Jawa Timur

Peringkat 1 Kinerja Anggaran DIPA 01 2020 PTA Surabaya

Peringkat 3 Kinerja Anggaran DIPA 04 2020 PTA Surabaya

Peringkat 1 Penyelesaian Perkara 2020 PTA Surabaya

Peringkat 3 Kinerja Satker Tahun 2020 Dirjen Badilag

Peringkat 1 IKPA DIPA 01 Tahun 2020 PTA Surabaya

Peringkat 2 IKPA DIPA 04 Tahun 2020 PTA Surabaya

Peringkat 3 Penyelesaian Perkara 2020 PTA Surabaya

Piagam Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dirjen Badilag 2020

Anggaran 2M Terbaik 2019 TW 4 Kemenkeu KPPN Mojokerto

pengaduan simari komdanas sipp 

dirput abs perpustakaan lpse 

jdih sikep ecourt1

Arsip Multimedia

  • WBBM
  • Anti Gratifikasi
  • Profil
  • WBK
  • Zona Integritas

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Mojokerto

Jalan Raya Prajurit Kulon No.17, Mojokerto, Jawa Timur 61326

Telephone : 0321-321097

WA (Chat) : 08113337775

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

iconfinder Facebook UI 03 2344286  Instagram  tw  Pngtreewhatsapp social me128  Pngtreeyoutube color icon 3547792a  pngegg

 

Tautan Aplikasi

Pengadilan Agama Mojokerto@2018