logo

Hari Kesaktian Pancasila

Mempererat persatuan dan kesatuan untuk mesujudkan Indonesia Maju
Hari Kesaktian Pancasila

SELAMAT DATANG

Assalamu'alaikumWr. Wb. Selamat datang di website resmi Pengadilan Agama Mojokerto. Website ini dibuat sebagai sarana untuk memberikan beragam informasi khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama
SELAMAT DATANG

11 APLIKASI INOVAS

Peradilan Agama Mojokerto menindaklanjuti secara aktif dan dan telah mensosialisasikan 11 Aplikasi Inovasi Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama
11 APLIKASI INOVAS

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1441 H

Keluarga Besar Pengadilan Agama Mojokerto Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H Mohon Maaf Lahir dan Bathin
SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1441 H

Piagam Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Piagam Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Anda Memasuki Zona Integritas

Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani
Anda Memasuki Zona Integritas

PROFIL PA MOJOKERTO

vidio profile pengadilan agama mojokerto
PROFIL PA MOJOKERTO

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

JADWAL SIDANG

jadwal sidangJadwal Sidang Pengadilan Agama Mojokerto memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.

INFO PERKARA

SIPPMelalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

GUGATAN MANDIRI

MANDIRIAlikasi gugatan madiri ini bisa digunakan oleh para pihak dalam pembuatan gugatan secara mandiri.

 LAYANAN VIA WA

waMempermudah pelayanan Via WA, anda tidak perlu datang ke Pengadilan untuk bertanya tentang seputar perkara (WA Only) tidak bisa melayani panggilan wa.

SIMADU

simadu 2Sistem Informasi Terpadu, untuk para pihak, KUA, Kemenag dan Dispenduk memperoleh informasi terkait dengan perkara, cek keabsahan Akta Cerai dan Laporan KUA.

HITUNG PANJAR

biaya perk, Taksiran Panjar Biaya Perkara,  di pengadilan agama mojokerto yang dapat dilihat Secara Online.

 

Drs. Asrofi, SH., MH. (Ketua PA Mojokerto)

I. Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah

A. Dasar Hukum dan Jenis Perkara

  1. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam penjelasan Pasal 49 huruf i dinyatakan perkara ekonomi syariah meliputi :

a. bank syari'ah;

b. lembaga keuangan mikro syari'ah.

c. asuransi syari'ah;

d. reasuransi syari'ah;

e. reksa dana syari'ah;

f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;

g. sekuritas syari'ah;

h. pembiayaan syari'ah;

i. pegadaian syari'ah;

j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan

k. bisnis syari'ah.

  1. Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi:

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

  1. Penjelasan Pasal 55: Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

a. musyawarah;

b. mediasi perbankan;

c.melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau

d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

  1. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 093/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013, menyatakan:
  • Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945;
  • Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Putusan MK tersebut Menghilangkan Choice of Forum tentang penyelesaian sengketa secara litigasi

B. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah

Penyebab sengketa ekonomi syariah terpola dalam dua hal :

  1. Wanprestasi
  1. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata)

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Macam-macam Wanprestasi

  1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
  2. Melaksanakan prestasi tetapi terlambat;
  3. Melakukan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
  4. Melakukan sesuatu yang menurut perikatan tidak boleh dilakukan.

Hak Kreditor bila Debitor wanprestasi

  1. Menuntut pemenuhan perikatan;
  2. Menuntut pemutusan perikatan atau bila perikatan tersebut bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan;
  3. Menuntut ganti rugi.

PMH (Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata)

Pasal 1365 KUHPerdata

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Pasal 1366 KUHPerdata

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Unsur-unsur PMH

1) ada perbuatan melawan hukum;
  1. ada kesalahan;
  2. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
  3. ada kerugian.

B. Bentuk Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

     1. Penyelesaian Secara Nonlitigasi (Diluar Pengadilan)

         Dasar Hukumnya a.l. UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)  

         Bentuk APS - ADS (Alaternative Dispute Resolution):

  1. Musyawarah        b. Mediasi
  2. Konsultasi            d. Negosiasi
  3. Konsiliasi               f. Penilaian Ahli
    1. Arbitrase
  1. Penyelesaian Secara Litigasi (Melalui Pengadilan)

D. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Litigasi

     1. Penyelesaian Dengan Acara Biasa

         -  HIR (Herzien Inlandsch Reglement) /

             RBG (Reglement Buitengewesten)

         - PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelasaian Perkara Ekonomi Syariah

         -   PERMA dan SEMA lain yang terkait

         -  Yurisprudensi

      

     2. Penyelesaian Dengan Acara Sederhana

         -   PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Sengketa

Ekonomi Syariah

         -   PERMA Nomor   2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian

                                                                              Gugatan Sederhana

         -   PERMA No. 4 Th. 2019 Tentang Perubahan Perma No. 2 Th 2015

II. Beberapa Ketentuan Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana

A. Syarat Gugatan Sederhana :

  1. Perkara wanprestasi dan/atau PMH dengan nilai gugatan meteriil maksimal Rp. 500 juta rupiah, dengan syarat bukan perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus dan tidak termasuk sengketa hak atas tanah.
  2. Penggugat dan Tergugat terdiri dari satu orang kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
  3. Tergugat diketahui tempat tinggalnya.
  4. Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
  5. Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, Penggugat harus menunjuk kuasa hukum yang beralamat di wilayah hukum Tergugat.

B. Pengajuan Gugatan Sederhana

1. Diajukan secara tertulis atau lisan;

2. Diajukan secara langsung ke bagian pendaftaran (Meja I) atau melalui elektronik;

3. Dalam mengajukan gugatan, Penggugat dapat mengisi blanko gugatan yang disediakan oleh Pengadilan, yang secara garis besar berisi :

     a. Identitas Penggugat dan Tergugat;

     b. Penjelasan ringkas duduk perkara;

     c. tuntutan Penggugat;

  1. Gugatan dilampiri alat bukti tertulis yang sudah dilegalisasi/ dinazegelen.

C. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas

  1. Panitera memeriksa persyaratan gugatan sederhana;
  2. Jika tidak memenuhi syarat, gugatan dikembalikan dan jika memenuhi syarat gugatan disampaikan kepada ketua;
  3. Ketua menaksir biaya perkara;
  4. Penggugat membayar biaya perkara;
  5. Panitera mendaftarkan perkara dalam register gugatan sederhana;
  6. Ketua menunjuk Hakim Tunggal dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti;

Proses angka 1 s.d. 6 tidak boleh lebih dari 2 hari.

D. Pemeriksaan Pendahuluan

   1. Hakim memeriksa syarat gugatan sederhana;

   2. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

   3. Jika tidak termasuk sederhana, hakim membuat penetapan yang berisi:

- Menyatakan gugatan bukan gugatan sederhana;

- Memerintahkan perkara dicoret dari daftar perkara;

- Memerintahkan mengembalikan siasa biaya perkara;

   4. Terhadap penetapan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum;

  

E. Pemeriksaan dan Penyelesaian Gugatan/Perkara Sederhana

1. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama;

2. Pemeriksaan dilakukan oleh Hakim Tunggal;

3. Penggugat dan Tergugat wajib hadir secara langsung pada setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya.

4. Dalam hal para pihak hadir di persidangan, Hakim wajib berperan aktif dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Memberikan penjelasan mengenai acara sederhana secara berimbang;

b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

c. Menuntun para pihak dalam pembuktian;

d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

5. Upaya Damai

- Pada sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian. Upaya damai ini tidak mengacu pada Prosedur Perdamaian dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016.

- Dalam hal tercapai perdamaian, hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak.

- Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum.

- Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada hakim, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut;

6. Pembacaan Surat Gugatan dan Jawaban Tergugat

- Jika tidak tercapai perdamaian, maka dibacakan gugatan Penggugat dan dilanjutkan dengan jawaban Tergugat;

- Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

7. Pembuktian

8. Putusan

F. Putusan Gugatan Sederhana

Ditinjau dari kehadiran para pihak, putusan gugatan sederhana adalah sebagai berikut :

1. Putusan Gugur

Dalam hal Penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan diputus dengan gugur;

2. Putusan Vestek

- Dalam hal Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut;

- Dalam hal Tergugat tidak hadir pada sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut secara verstek;

3. Putusan Contradiktoir

Putusan dijatuhkan dalam hal para pihak pernah hadir di persidangan;

-       Terhadap pihak yang tidak hadir, Jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.

-       Atas permintaan pihak yang berperkara, salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.

G. Upaya Hukum

1. Verzet

     Terhadap Putusan verstek, Tergugat dapat mengajukan upaya hukum verzet (perlawanan) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan.

2. Keberatan

     Pihak yang tidak terima terhadap putusan termasuk terhadap putusan verzet, maka dapat mengajukan upaya hukum keberatan.

H. Pengajuan Keberatan

1. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan;

2. Akta pernyataan keberaan ditanda tangani di hadapan panitera disertai alasan-alasannya.

3. Pernyataan Keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.

4. Keberatan yang diajukan melampaui batas waktu 7 hari, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan berdasarka surat keterangann Panitera.

I. Pendaftaran Keberatan

1. Panitera menerima dan memeriksa kelengkapan berkas keberatan yang disertai dengan memori keberatan.

2. Permohonan keberatan beserta memori keberatan diberitahukan kepada pihak Termohon Keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh Pengadilan.

3. Kontra memori keberatan diajukan kepada Pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.

J. Pemeriksaan Keberatan

1. Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap;

2. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar :

a. putusan dan berkas gugatan sederhana;

b. permohonan keberatan dan memori keberatan; dan

c. kontra memori keberatan.

3. Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

  1. Putusan Keberatan
  1. 1.Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim.
  2. 2.Putusan keberatan diberitahukan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan;
  3. 3.Putusan keberatan BHT terhitung sejak disampaikan pemberitahuan.
  4. 4.Putusan keberatan tidak ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.
    1. Putusan Gugatan Sederhana yang tidak diajukan keberatan, berkekuatan hukum tetap setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan;
    2. Putusan keberatan, berkekuatan hukum tetap sejak putusan diberitahukan;
    3. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilaksanakan secara sukarela.
    4. Dalam hal pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan, maka Pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan.
    5. Ketua mengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi.
    6. Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning.
    7. Dalam hal pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata.
  1. Pelaksanaan Putusan

    

III. Eksekusi Hak Tanggungan

Di antara bentuk eksekusi dalam sengketa ekonomi syariah adalah Eksekusi Hak Tanggungan.

   Eksekusi Hak Tanggungan

  1. Pasal 1 butir (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”
  2. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan suatu perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut, dan pemberian Hak Tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT (Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang¬-undang No. 4 Tahun 1996).
  3. Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan, dan sebagai bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pendaftaran Tanah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA (Pasal 13 ayat (I), Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1996).
  4. Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan mohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  5. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan, jika dengan demikian itu akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak (Pasal 20 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 1996).
  6. Pelaksanaan penjualan dibawah tangan tersebut hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pembeli dan/ atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/ atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan (Pasal 20 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1996).
  7. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT, dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  8. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dari pada membebankan Hak Tanggungan;
  9. tidak memuat kuasa substitusi;
  10. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan  identitas debitur apabila debitur bukan pemberi Hak Tanggungan;
    1. Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.
    2. Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani dengan Hak tanggungan.
    3. Setelah dilakukan pelelangan terhadap tanah yang dibebani Hak tanggungan dan uang hasil lelang diserahkan kepada Kreditur, maka hak tanggungan yang membebani tanah tersebut akan diroya dan tanah tersebut akan diserahkan secara bersih, dan bebas dan semua beban, kepada pembeli lelang.
    4. Apabila terlelang tidak mau meninggalkan tanah tersebut, maka berlakulah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 200 ayat (11) HIR.
    5. Hal ini berbeda dengan penjualan berdasarkan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) BW, dan Pasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 yang juga dilakukan melalui pelelangan oleh Kantor Lelang Negara atas permohonan pemegang hak tanggungan pertama, Janji ini hanya berlaku untuk pemegang Hak tanggungan pertama saja. Apabila pemegang hak tanggungan pertama telah membuat janji untuk tidak dibersihkan (Pasal 1210 BW dan pasal 11 ayat (2) j UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), maka apabila ada Hak tanggungan lain-¬lainnya dan hasil lelang tidak cukup untuk membayar semua Hak tanggungan yang membebani tanah yang bersangkutan, maka hak tanggungan yang tidak terbayar itu, akan tetap membebani persil yang bersangkutan, meskipun sudah dibeli oleh pembeli dan pelelangan yang sah. Jadi pembeli lelang memperoleh tanah tersebut dengan beban-beban hak tanggungan yang belum terbayar. Terlelang tetap harus meninggalkan tanah tersebut dan apabila ia membangkang, ia dan keluarganya, akan dikeluarkan dengan paksa.
    6. Dalam hal lelang telah diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang tersebut hanya dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan tidak dapat ditangguhkan dengan alasan apapun oleh pejabat instansi lain, karena lelang yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara, adalah dalam rangka eksekusi, dan bukan merupakan putusan dari Kantor Lelang Negara.
    7. Penjualan (lelang) benda tetap harus di umumkan dua kali dengan berselang lima belas hari di harian yang terbit di kota itu atau kota yang berdekatan dengan obyek yang akan dilelang (Pasal 200 ayat (7) HIR, Pasal 217 RBg)

Tentang Eksekusi HT ini dikutip dari Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Edisi Revisi, Tahun 2013.

Mojokerto, 2 April 2020

PENGUMUMAN

  • Pengumuman Pencegahan Penyebaran Covid19
  • PENGUMUMAN HASIL PENGADAAN LANGSUNG (POSBAKUM)
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) MAHKAMAH AGUNG RI TA 2019

 

pengumuman

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : W13-A15/07/Posbakum/PA-Mjk/1/2020 tanggal 3 Januari 2020 dengan ini disampaikan berkas administrasi proses pengadaan langsung untuk Jasa Konsultasi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Agama Mojokerto Tahun Anggaran 2020 yang telah selesai dilaksanakan dengan menetapkan hasil pengadaan langsung sebagai berikut terlampir:

pengumuman

 

Jakarta-Humas, Kamis, 12 Desember 2019. Berdasarkan Pengumuman dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019 Nomor : 3/Pansel-CPNS/MA/12/2019. Tertanggal 12 Desember 2019. Tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019. (ds/rs)


Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Surat Pengumumannya sebagai berikut :



 Dokumen

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Mojokerto

Jl. Raya Prajurit Kulon No.17, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61326

Telp: 0321-321097

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Tautan Aplikasi

Pengadilan Agama Mojokerto@2018